Archive for Komunikasi Politik

MOHON MAAF

Berhubung banyaknya comment yang masuk, dan terbatasnya waktu luang saya, dengan ini saya mohon maaf kepada teman-teman yang telah mengirimkan comment namun belum sempat saya jawab.

Saya melihat ada lebih dari seratus comment yang masih ke-pending, menunggu response, sebagian besar berupa pertanyaan-pertanyaan seputar metode penelitian, teori-teori, dan komentar artikel lainya.

Dengan segala keterbatasan saya, saya akan coba menjawab semuanya, tapi tidak bisa sekaligus dalam waktu bersamaan. Karena itu saya minta kesabaran teman-teman.

Kadang pertanyaan yang diajukan sebenarnya sudah ada jawabannya (karena topik dan inti pertanyaannya mirip), baik dalam bentuk artikel di kategori lain dalam blog ini, maupun dalam bentuk jawaban-jawaban penanya lain yang sudah saya posting. Karena itu mohon teman-teman mengecek juga artikel-artikel di kategori lain dan/ atau jawaban-jawaban yang sudah saya berikan untuk penanya lain dalam blog ini.

Atas pengertian dan kerjasamanya, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga blog ini bermanfaat dan membantu mencerahkan wawasan kita tentang fenomena dan ilmu komunikasi.

salam hangat,

BSW

Leave a comment »

Perbedaan perspektif Barat dan Timur dalam konsep “Promosi Diri”

Di Barat, orang yang mengampanyekan kelebihan-kelebihan dirinya untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya (eksistensi diri), dianggap wajar bahkan dianjurkan. Selain agar lebih dikenal, sikap ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Karena itu, tak heran, para tokoh-tokoh politik misalnya seperti di Amerika, tanpa ragu-ragu aktif mengampanyekan diri, menunjukkan kelebihan-kelebihannya, bahkan acapkali menunjukkan kelemahan lawan, menutupi kekurangan diri, dan pada akhirnya dipilih oleh sebagian besar rakyat. Semakin percaya diri dengan kelebihan-kelebihannya, semakin dianggap mampu dan dapat diandalkan. Hal ini juga bisa terjadi di kalangan swasta, atau pada kelompok-kelompok pergaulan kecil, misalnya di kalangan remaja, mahasiswa, dan lain-lain. Menunjukkan kelebihan diri merupakan suatu keharusan untuk memperoleh eksistensi diri dan kepercayaan diri.

Berbeda dengan di Timur. Tindakan memromosikan atau mengampanyekan diri dianggap tidak patut. Orang itu akan dianggap sombong, ambisius, dan pada akhirnya dijauhi. Kita bisa melihat contoh pada pemilihan umum lalu, di mana Amien Rais yang berani mencalonkan diri, bersuara vokal dan hadir di mana-mana untuk menunjukkan kemampuan dan kapasitas dirinya sebagai calon presiden, ternyata banyak mendapat cemoohan karena dianggap sombong dan tidak mengerti budaya Timur yang ‘penuh sopan-santun’. Karena itu, tak heran budaya politik kita adalah budaya politik ewuh pakewuh. Sang pemimpin biasanya dianggap tidak pantas untuk mencalonkan diri, tetapi lebih pantas kalau dicalonkan. Maka yang terjadi adalah ‘rekayasa dicalonkan’. Mengumpulkan konstituen partai, lalu bersepakat meminta restu untuk bersedia dicalonkan, dan jawaban sang ketua/calon presiden sangat klise, “Ya, kalau memang rakyat meminta dan membutuhkan, saya bersedia.” Padahal yang sebenarnya adalah keinginannya sendiri.

Di dunia swasta pun demikian. Jika di film-film Barat kita terbiasa melihat bagaimana calon karyawan begitu meyakinkan memromosikan kelebihan-kelebihan dan kemampuannya pada saat interview dan kemudian mendapat salam selamat bergabung dari pewawancara, di kehidupan kita sehari-hari kadang yang terjadi sebaliknya. Kita malah dianggap high profile dan meragukan. Sehingga, tak heran, para calon karyawan biasanya harus cukup berhati-hati dalam ‘menjual diri’ di hadapan pewawancara agar tidak terkesan sombong dan terlalu percaya diri.

Terlebih dalam pergaulan sehari-hari. Kita terbiasa untuk bersikap ‘munafik’. Sebenarnya ingin dikenal, tapi karena takut dicap sombong akhirnya menggunakan orang lain atau menunggu orang lain mengenal dan mengetahui kelebihan kita pelan-pelan dengan cara ‘menonjolkan diri’ secara diam-diam, misalnya memanfaatkan situasi ketika orang lain sedang membutuhkan, melakukan pembunuhan karakter ‘lawan politik’ dengan memunculkan isu lawan yang high profile bersamaan dengan memunculkan sikap kita yang low profile untuk menarik simpati, atau memanfaatkan rasa kasihan orang lain terhadap kemalangan kita.

Hal ini memberikan gambaran bahwa strategi public relation antara Barat dan Timur pun seharusnya berbeda, karena ternyata dalam memandang suatu sikap dan tindakan promosi diri pun berbeda. (BSW)

Leave a comment »

Oh Bama! It’s So Hillary-ious…

Oh Bama! It’s So Hillary-ious..

Oleh: Bambang Sukma Wijaya

Apa yang menarik dari pemilihan presiden Amerika Serikat kali ini? Tak lain adalah dua kandidat dari Partai Demokrat yang bersaing yakni, Barack Obama (46) dan Hillary Clinton (60). Bukan karena Partai Demokrat cenderung berada di atas angin setelah presiden berkuasa saat ini yang berasal dari Partai Republik, George W Bush dianggap gagal membawa negaranya ke arah kemajuan bahkan merusak citra negara adidaya tersebut di mata dunia, namun karena kedua kandidat unggulan Partai Demokrat itu akan menjadi ujian demokrasi terbesar sepanjang segala abad bagi negeri yang dikenal sebagai panglima demokrasi dunia tersebut.

Hitamnya Amerika

Barack Hussein Obama, Jr akan menjadi presiden kulit hitam pertama di AS. Kulit hitam? Ya, Amerika dipimpin oleh seorang kulit hitam memang sesuatu yang janggal. Sebagai ras minoritas yang hidup di bawah dominasi ras kaukasian kulit putih, kaum kulit hitam tentu berada di lapis ke sekian. Walaupun, dalam beberapa bidang, banyak tokoh Amerika dari kaum kulit hitam, seperti Martin Luther King dan Malcolm X. Jagad hiburan dan olahraga juga banyak mencatat prestasi kaum kulit hitam seperti Muhammad Ali, Denzel Washington, Will Smith, Bill Crosby, Opray Winfrey yang sebagian di antaranya bahkan menjadi legendaris.

Namun, siapkah Amerika dipimpin oleh seorang Presiden berkulit hitam?

Sejarah mencatat, Amerika kerap diwarnai kerusuhan rasial. Dan umumnya dipicu oleh arogansi superioritas dominasi kaum kulit putih. Pada tahun 1917 misalnya. Terjadi kerusuhan rasial di East St. Louis. Lalu berturut-turut pada tahun 1919 di Chicago dan Knoxville, Tenn, tahun 1921 di Tulsa, tahun 1965 kerusuhan Watts di Los Angeles, tahun 1966 kerusuhan Hough di Cleveland, tahun 1967 kerusuhan 12th Street di Detroit dan kerusuhan di Newark, tahun 1968 terjadi kerusuhan di seluruh penjuru negeri setelah pembunuhan Martin Luther King Jr, tahun 1971 kembali terjadi kerusuhan di Camden, N.J., tahun 1980 di Chattanooga, Tenn, tahun 1992 kerusuhan di Los Angeles, dan tahun 2001 terjadi kerusuhan di Cincinnati.

Berbagai kerusuhan rasial yang mewarnai sejarah Amerika tersebut mensinyalkan bahwa tidak mudah bagi warga kulit berwarna untuk mendapatkan privilege seistimewa warga kulit putih, apalagi untuk menjadi pemimpin nomor satu di negeri sejuta selebritis tersebut.

Femininnya Amerika

Apa yang terpikir di benak Anda ketika mendengar Amerika yang superpower, superego, supermacho dan superarogan itu dipimpin oleh seorang wanita? Hillary Diane Rodham Clinton akan menjadi presiden wanita pertama di AS.

Untuk ukuran negara ‘panglima’ demokrasi, sungguh Amerika merupakan negara ‘terbelakang’ dalam hal ‘mempersilakan wanita’ sebagai pemimpin sebuah negara. Negara ini kalah jauh dari negara-negara berkembang atau miskin seperti Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Meskipun beberapa pos penting mulai diduduki perempuan seperti jabatan menteri luar negeri, namun untuk jadi penguasa gedung putih, negara ini seperti masih ‘enggan’ dipimpin oleh seorang wanita. Bahkan untuk jabatan orang kedua, yakni wakil presiden sekalipun.

Padahal, seperti diketahui, meskipun tidak lahir dari negara ini, gerakan feminisme justru mendapat lahan subur di negeri ini ketika tahun 1967 terbentuk Student for a Democratic Society (SDS) yang mengadakan konvensi nasional di Ann Arbor kemudian dilanjutkan di Chicago pada tahun yang sama. Dari sini kemudian muncul kelompok “feminisme radikal” dengan membentuk Women´s Liberation Workshop yang lebih dikenal dengan singkatan “Women´s Lib”. Women´s Lib mengamati bahwa peran kaum perempuan dalam hubungannya dengan kaum laki-laki dalam masyarakat kapitalis terutama Amerika Serikat tidak lebih seperti hubungan yang dijajah dan penjajah. Di tahun 1968 kelompok ini secara terbuka memprotes diadakannya “Miss America Pegeant” di Atlantic City yang mereka anggap sebagai “pelecehan terhadap kaum wanita dan komersialisasi tubuh perempuan”. Gema ´pembebasan kaum perempuan´ ini kemudian mendapat sambutan di mana-mana di seluruh dunia. Berbagai aliran bermunculan. Selain feminisme radikal, ada feminisme liberal, feminisme post modern, feminisme anarkis, feminisme marxis, feminisme kapitalis, feminisme sosialis, feminisme postkolonial, dan lain-lain.

Namun, menjadi presiden wanita Amerika Serikat tetap merupakan suatu hal yang tidak semudah berkembang-suburnya gerakan feminisme. Stigma dominasi pria masih cukup kuat dalam budaya negeri Paman Sam tersebut. Hitunglah berapa banyak anggota senat wanita dibandingkan anggota senat pria. Hitunglah berapa banyak menteri-menteri dan pejabat negara wanita dibandingkan pejabat pria. Hitunglah berapa banyak hero wanita yang digambarkan dalam film-film produksi Hollywood dibandingkan hero atau jagoan pria.

Karena itu, menjadi presiden wanita pertama Amerika Serikat? Bukan saja sebuah prestasi dan terobosan baru, namun juga merupakan sebuah keberanian yang luar biasa. Mampukah Hillary mengembannya?


Obama vs Hillary

Meskipun keduanya berasal dari partai yang sama, namun dari kampanye-kampanyenya terlihat jelas perbedaan antara Obama dan Hillary dalam menerapkan strategi menjaring pemilih.

Obama lebih menyasar kaum muda, kulit hitam dan para pria kulit putih dari kalangan intelektual perguruan tinggi (college-educated white men). Tema perubahan dengan slogan “CHANGE We Can Believe In” dalam kampanye-kampanyenya sangat kental merasuk kaum muda dan moderat yang sudah merasa sangat jenuh dengan kepemimpinan presiden saat ini George W. Bush dari Partai Republik.

Obama juga dinilai memiliki kompetensi, wawasan dan pengalaman yang lebih baik dengan negara-negara lain terutama dunia ketiga, mengingat latar belakangnya yang sangat berwarna. “Itu artinya dia punya sensitivitas lebih akan dunia luas daripada orang yang tinggal di AS selama hidupnya,” kata Robert Lamont (53) pekerja USAID di Jakarta seperti dikutip kantor berita AFP, Selasa (5/2/2008). Dengan sensitivitasnya tersebut, Obama diperkirakan bakal menghindari jejak uniteralisme Bush yang sangat dibenci warga dunia.

Harapan besar dipikulkan ke pundaknya untuk mengembalikan kehormatan Amerika di mata dunia setelah diporandakan oleh Bush. Ia ingin merangkul seluruh rakyat Amerika tanpa pandang bulu, memberi harapan akan kemajuan bangsanya. Tak heran ia dijuluki John F. Kennedy muda dan penerus Martin Luther King, Jr. “Persatuan adalah kebutuhan kita yang paling utama,” kutipnya atas sebuah ucapan King. “Kita tidak akan berhasil membangun diri kita dengan cara menjatuhkan satu sama lain. Kita tidak akan berhasil berjalan dalam kebohongan atau ketakutan atau kebencian. Itu adalah racun yang harus kita bersihkan dari politik kita, dinding yang harus kita robohkan sebelum terlambat,” kata Obama dalam sebuah kampanyenya di South Carolina.

Sementara Hillary menyasar pemilih kulit putih, kelas menengah, wanita dan orang tua. Beberapa kali Hillary menyindir Obama bahwa perubahan tanpa solusi nyata tak ada artinya. Karena itu ia telah menyiapkan sejumlah program untuk kesejahteraan masyarakat seperti program asuransi kesehatan untuk semua, dan perbaikan ekonomi nasional. “Gerakan hak asasi manusia adalah tentang keadilan ekonomi,” tegasnya dalam sebuah kampanyenya di Harlem, New York. Terlihat bahwa apa yang ditawarkan oleh Hillary bersifat domestik yang merupakan concern khas kaum wanita dan ibu rumah tangga.

Bila dipetakan, maka strategi Obama dan Hillary adalah sebagai berikut:

positioning1.jpg

Dari peta di atas, tergambar bahwa segmen pemilih Obama ‘potensial’ mendasarkan pilihannya atas pertimbangan rasional, sedangkan Hillary berpotensi pada pertimbangan emosional. Beberapa indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Kaum muda (terutama di negara maju seperti AS) kebanyakan adalah kaum terpelajar, di mana selaput-selaput sentimen rasialisme dan etnisisme tampak kurang menonjol. Mereka juga, cenderung lebih berani dan kritis terhadap keadaan yang menimpa negara mereka. Semangat kebersamaan yang tinggi tanpa memandang ras, membuat mereka sangat mudah tertarik pada isu-isu perubahan yang krusial dan menyentuh harga diri mereka sebagai warga bangsa masa depan. Tak heran, mereka dengan cepat terpesona dan tertular oleh semangat perubahan dan harga diri bangsa yang dipancarkan oleh Obama.

2. Kaum wanita memilih wanita tentu lebih berat pada pertimbangan emosional. Demikian pula orang-orang tua yang mendambakan kenyamanan hidup di hari tua, akan memilih calon pemimpin yang menjanjikan kesejahteraan daripada isu-isu semangat harga diri bangsa atau isu-isu perubahan yang lebih bersifat politis.

3. Meskipun kedua kubu menyemburatkan aura sentimen rasial, namun segmen pemilih Obama sebagian adalah justru datang dari kaum kulit putih pria berpendidikan tinggi. Hal ini semakin menegaskan ‘kerasionalan’ segmen pemilih Obama, ketimbang Hillary yang hampir seratus persen didominasi hanya oleh kaum kulit putih.

Sementara itu, dari platform dan positioning kandidat, terlihat bahwa gender memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Isu-isu yang ditawarkan Obama ‘sangat laki-laki’, sedangkan yang ditawarkan Hillary ‘sangat perempuan’. Tak heran, sebagian pemilih pria kulit putih cenderung memilih dan ‘lebih percaya’ Obama ketimbang Hillary, meskipun Obama berkulit hitam (campuran). Dalam hal ini, sentimen ras rupanya tidak memiliki pengaruh terhadap pemilihan isu kampanye masing-masing kandidat.

Jika demikian, maka dapat diperkirakan, bahwa bola pertimbangan pemilih akan menggelinding pada isu yang didasarkan pada kegenderan kandidat daripada kesentimenrasan kandidat.

basis-isu.jpg

Obama + Hillary

Jika prediksi di atas benar, dalam arti pemilih tidak lagi mendasarkan pilihannya atas pertimbangan sentimen ras, tapi lebih kepada pertimbangan isu yang ditawarkan, yang dari analisis positioning kandidat tampak bahwa isu-isu Obama ‘sangat laki-laki’ dan isu Hillary ‘sangat perempuan’, maka dapat dipastikan bahwa Obama-lah yang menang.

Dalam hal ini, dengan ‘kelaki-lakian’ isunya yang banyak menyorot pada ‘urusan non-domestik’ rumah tangga negara (perubahan kebijakan luar negeri, kebijakan ekonomi yang mampu mengangkat kembali reputasi AS di mata dunia), Obama dapat saja menarik simpati banyak kaum kulit putih (pria, wanita, orang tua, anak muda) untuk lebih memilih dirinya ketimbang Hillary yang lebih banyak fokus pada ‘urusan domestik’ rumah tangga negara (kesehatan masyarakat, keadilan ekonomi, dan lain-lain).

Hal ini terbukti dengan ‘kemenangan tak terduga’ Obama pada pemilihan pendahuluan di tiga negara bagian yakni Virginia, Maryland dan Washington DC serta Maine pada Selasa 12/2/2008 yang merupakan basis kulit putih. Banyak pengamat berspekulasi bahwa kemenangan itu disebabkan para pemilih wanita dan orang tua kulit putih mulai menanggalkan keraguan mereka terhadap kapabilitas dan kredibilitas Obama. Namun, sesungguhnya, jika ditilik lebih seksama, untuk negara besar dan adidaya seperti Amerika yang memiliki peranan paling penting di pentas dunia, sudah selayaknya memikirkan isu-isu yang mengangkat peran dan harga diri Amerika di mata dunia seperti yang diusung Obama, ketimbang hanya fokus pada isu-isu ‘urusan rumah tangga’ dalam negeri sebagaimana yang lazim di negara-negara dunia ketiga yang kebanyakan penduduknya berada di bawah garis kemiskinan.

Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa isu yang membentuk positioning Obama lebih strategis daripada isu yang membentuk positioning Hillary, terutama di mata pemilih yang berjiwa ‘Amerika pemimpin dunia’ dan bukan sekadar ‘Amerika sebuah negara’. Hal ini juga seperti menegaskan hasil polling majalah TIME yang dirilis 8 Februari 2008 lalu yang mengatakan bahwa McCain (kandidat terkuat dari Partai Republik) akan lebih mudah mengalahkan Hillary ketimbang Obama di pemilihan presiden November nanti. Dalam polling tersebut, responden akan memilih Obama 48% dan McCain 41% jika terjadi duel Obama-McCain, sedangkan jika terjadi duel Hillary-McCain maka masing-masing memperoleh dukungan suara sama yakni 46%. Ini berarti McCain lebih susah mengalahkan Obama ketimbang Hillary. Menurut Mark Schulman, CEO Abt SRBI, yang mengadakan polling untuk TIME, kuncinya adalah kaum independen atau swing voter. “Para independen lebih cenderung ke McCain jika dia berhadapan dengan Clinton. Namun mereka lebih cenderung ke Obama jika dia (McCain) melawan Senator Illinois itu,” kata Schulman.

Namun, pemilihan pendahuluan belum berakhir. Jika hasil akhir menunjukkan Clinton (Hillary)-lah yang menang, banyak pengamat berasumsi hal tersebut membuktikan sentimen rasial masih membayangi Amerika. Bagi mereka (para pemilih), presiden perempuan kulit putih lebih baik daripada presiden kulit hitam.

Hal yang menarik adalah jika keduanya bergabung (berpasangan), maka akan menciptakan kekuatan yang luar biasa terutama dalam menghadapi pesaing mereka dari Partai Republik pada November mendatang. Baik Obama maupun Hillary terbukti memiliki pendukung yang kuat, dan masing-masing pun memiliki kelebihan dan kekurangan yang bisa saling melengkapi. Apakah itu Obama yang calon Presiden dan Hillary yang menjadi Calon Wakil Presiden atau sebaliknya, tak jadi soal, asalkan mereka menjadi satu paket sebagai calon presiden dan wakil presiden dari Partai Demokrat. Dalam sejarah AS, kemungkinan tersebut bukan tidak pernah terjadi. Pada 1980, Ronald Reagan memasang George H. Bush sebagai calon wakilnya meskipun Bush adalah pesaingnya dalam pemilu pendahuluan Republik. Demikian pula pada 1992, Bill Clinton memilih Al Gore, pesaingnya, menjadi pasangan dari Demokrat.

Baik Obama maupun Hillary, dengan kekuatan basis pemilihnya dari kalangan kulit hitam dan perempuan, diprediksi mampu menarik lebih banyak suara jika berpasangan, meskipun keduanya pun memiliki ‘tugas berat’ mendobrak stigma pemimpin Amerika selama ini yang senantiasa berputar pada lingkaran WASP (White, Anglo Saxon and Protestant), eksekutif dan laki-laki. Keduanya akan membuka lembaran baru sejarah Amerika sebagai presiden kulit hitam pertama atau presiden wanita pertama di negara adidaya tersebut.

Daftar Referensi

Comments (2) »

An Implicature Study in Tolerance on Conversation Maxim in Political Communication (presented in KNIK 2012)

Telaah Studi Implikatur dalam Memahami Pelanggaran Aturan Maksim Percakapan dalam Komunikasi Politik: Analisis Wacana Penyelewengan Dana DKP Amien Rais-Susilo Bambang Yudhoyono

 

 Bambang Sukma Wijaya

Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bakrie

Jl. HR Rasuna Said, Kav. C-22, Kuningan, Jakarta 12920

Email: bambang.sukma@bakrie.ac.id

Abstrak

Studi Implikatur biasanya digunakan untuk menganalisis pelanggaran aturan maksim percakapan pada suatu obyek wacana percakapan langsung dalam komunikasi antarpribadi. Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisis sebuah percakapan tidak langsung melalui media massa dalam bentuk polemik sebuah fenomena komunikasi politik antara Amien Rais dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2007 menyangkut penyelewengan dana nonbujeter DKP dan dugaan penggunaan dana asing. Walaupun polemik atau wacana publik yang berkembang bukanlah sebuah percakapan biasa, namun dari hasil eksperimentasi penulis ternyata dapat ditelaah dengan menggunakan alat analisis maksim percakapan dan teori studi implikatur dari Paul Grice yang berbasis obyek analisis percakapan langsung. Hal ini dengan asumsi bahwa perang statement antara kedua tokoh nasional tersebut dapat dikategorikan sebagai percakapan retorik. Hasil analisis penulis ini membuka ruang bagi penerapan metode dan teori percakapan biasa (langsung) pada percakapan dalam konteks wacana publik sejauh wacana tersebut mengindikasikan adanya karakter-karakter khas yang biasa muncul pada percakapan biasa, seperti keteraturan, kesinambungan, ketimbal-balikan atau menunjukkan aksi-reaksi.

Kata Kunci: Studi Implikatur, Analisis Percakapan, Komunikasi Politik, Maksim Percakapan

See the complete paper: A Study of Implicature in Tolerance on Conversation Maxim in Political Communication

Comments (1) »

Sebuah Boneka Bernama Fauzi Bowo

Sebuah Boneka Bernama Fauzi Bowo

Oleh:  Bambang Sukma Wijaya

 

 

Dalam sebuah diskusi terbuka Marketing Politik yang berlangsung di sebuah kampus, seorang peserta bertanya kepada nara sumber: Faktor penting apa yang menyebabkan Fauzi Bowo dalam Pilkada DKI Jakarta Agustus 2007 lalu menang? Apakah karena faktor kumisnya?

Secara diplomatis, nara sumber yang ahli komunikasi pemasaran dan pengamat politik tersebut bertanya balik: Memangnya Fauzi Bowo yang menang? Dari kacamata marketing, perhitungan statistik atas keunggulan suara Bowo : Darajatun yang 57% : 43% dengan unjuk kebolehan ’giant capital’ dukungan 20 partai yang di atas kertas seharusnya menang 76:24, maka kemenangan itu justru merupakan kekalahan telak. Yang ’menang’ adalah pesaingnya yakni Adang Darajatun. Mengapa demikian? Dengan modal 1 partai pendukung berkekuatan suara 24:76, perolehan dukungan suara Adang justru merangsek naik secara drastis mencapai 43%, nyaris melampaui setengah dari jumlah suara.

Dari kacamata diplomasi politik, kemenangan tipis Fauzi Bowo itu juga merupakan keruntuhan harga diri dan ego superioritas sang incumbent yang menjadi tumpuan ’harapan’ para bruder dan oportunis politik yang tergabung dalam aliansi gemuk 20 partai. Jika ada sekitar hampir 20% suara di lapis realitas politik masyarakat banyak yang ’membelot’, bagaimana mungkin seorang jumawa mampu ’melenggang kangkung’ dengan nyaman di pentas kekuasaan sementara di pundaknya bergayut 20 ’dalang’ elit politik yang siap memainkan manuver ’tagih janji’ kapan saja? Siapapun, bahkan masyarakat awam yang kurang pendidikan sekalipun, dapat membaca bahwa hasil perolehan suara yang ’nyaris sama bahkan kalah’ tersebut tidak cukup alasan untuk menarik bibir tersenyum lebar dan lega. Sang pesaing, justru lebih punya alasan untuk tersenyum lebar karena dengan dukungan elit politik 1:20 dia mampu menggapai keseimbangan spektakuler 43:57 jauh melampaui realitas ’di atas kertas’ yang cuma 24:76. Jadi, selamat buat Bang Adang! Andalah ’pemenang’ sejati!

 

Hantu itu bernama PKS

Sebetulnya, jauh-jauh hari, ’kekalahan’ ini telah dikuatiri oleh kubu Fauzi Bowo. Bukan karena Adang-nya (siapa sih yang mengenal Adang Darajatun?), namun lebih karena ’hantu menggemaskan’ yang bergentayangan mendukung di belakang Adang, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).  PKS bukanlah partai besar. PKS bukan pula partai pemegang tampuk kekuasaan yang (bukan rahasia lagi walaupun telah sekian lama lepas dari orde baru) masih menjalankan tradisi ’suara bisa diatur’ melalui tangan-tangan gaib birokrasi. Dari segi ’pengalaman’ pun PKS kalah jauh dari partai-partai senior.

Namun, kiprah si imut jelata ini mampu membuat ’gelisah’ para elit politik yang haus kekuasaan. Betapa tidak. Dengan kegiatan-kegiatan social responsibility-nya, PKS setidaknya telah membangun image positif terhadap partai politik yang selama ini lebih banyak dicap NATO (no action talk only). PKS berhasil membangun konstituen dan pasar politiknya berbasis komunitas (community marketing), dan, alih-alih mengobral janji, PKS lebih gembira membangun posko peduli umat yang dihidupkan tidak untuk sekadar menarik simpati menjelang Pemilu, namun secara permanen dan berkesinambungan mengejewantah dalam bentuk program nyata (experiential marketing). Sehingga, kehadiran dan peranan PKS dalam pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat lemah, tertindas dan kurang mampu secara ekonomi. Dalam musibah banjir misalnya. PKS adalah satu-satunya partai politik yang sigap dan cepat tanggap dalam membantu para korban (Bisnis Indonesia, 09/07/07). Bahkan, pemerintah daerah pun baru turun tangan setelah seminggu para korban terabaikan. Dan, uniknya, tidak seperti tradisi partai-partai politik atau organisasi-organisasi yang berkembang semasa orde baru, PKS sama sekali tidak merencanakan liputan media atau sengaja menggembar-gemborkan bantuannya sebagai upaya kampanye. Sehingga, masyarakat dapat melihatnya sebagai upaya yang tulus dan memang seharusnya. Di sini, PKS menggunakan strategi marketing with love. Hasilnya, masyarakat pun banyak yang jatuh hati pada PKS. Kampanye pemasaran semacam ini merupakan trend pemasaran yang sedang berkembang di dunia bisnis, yakni consumer oriented marketing dan relationship marketing. Hubungan dengan pelanggan dibangun secara terus-menerus dan terstruktur dengan terus memperhatikan dan berusaha memenuhi kebutuhan serta keinginan mereka. Dalam konteks pemasaran politik, strategi semacam ini jauh lebih baik dan indah daripada strategi kampanye pemilu yang dilakukan hanya menjelang pemilu untuk mendulang suara pemilih. Dr. Firmanzah (Marketing Politik, 2007) menyebut strategi ini dengan istilah ”Kampanye Politik” yang dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya membangun citra positif partai atau kandidat.

Tak heran, keberhasilan PKS memikat hati masyarakat (melalui program-program nyatanya) telah membuat para pesaingnya menjadi gemas. Menjelang Pilkada 2007 pun, Fauzi Bowo sempat ’meminang’ PKS melalui tokoh berpengaruhnya, namun ditolak secara diplomatis (Bisnis Indonesia, 09/07/07). Dan terbukti, dari hasil Pilkada yang nyaris fifty-fifty (meskipun dikepung 20 partai), PKS menunjukkan bahwa kekuatiran kubu Fauzi Bowo memang beralasan. Padahal, calon yang diusung, Adang Darajatun, kalah jauh populer dibandingkan Fauzi Bowo (Survei SLI Januari 2007) yang telah lama dikenal sebagai wakil gubernur DKI.

 

Kampanye rasional vs emosional

Menarik mencermati tema kampanye yang diusung kedua kandidat (Adang dan Fauzi) menjelang Pilkada DKI Jakarta 2007.

Kubu Adang Darajatun-Dani Anwar (Adang-Dani) melalui slogannya “Ayo Benahi Jakarta!” mencoba mengajak masyarakat Jakarta untuk memikirkan dan berkaca pada berbagai persoalan akut yang selama ini membelit warga Jakarta. Persoalan banjir yang tak selesai-selesai, kemacetan yang kian waktu kian menyesakkan, penyakit endemi langganan seperti demam berdarah, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Selain untuk menyadarkan masyarakat, tema ini sekaligus secara tidak langsung menelanjangi kegagalan pejabat pemerintah sebelumnya (incumbent) dalam mengelola Jakarta. Tentu yang dituju adalah Fauzi Bowo, yang notabene adalah wakil gubernur DKI Jakarta.

Tak heran, kubu Fauzi Bowo-Prijanto (Fauzi-Prijanto) sedikitpun tidak ’menjual’ posisi Fauzi Bowo sebagai wakil kepala daerah yang tengah berkuasa (incumbent). Incumbent umumnya menjual program dan prestasi yang telah dicapai selama memerintah. Atau kesinambungan antara program yang telah dibuat dengan rencana bila terpilih kembali. Alih-alih mengangkat prestasi atau program yang telah dilakukan oleh Fauzi Bowo selama menjadi wakil gubernur, kubu Fauzi-Prijanto justru mengangkat tema lain.

Semula tema yang diangkat adalah ”Serahkan Pada Ahlinya”. Tema ini untuk menampilkan citra Fauzi Bowo sebagai sosok pemimpin yang berpengalaman. Namun, tema ini menjadi bahan sindiran dan sasaran tembak dari spanduk atau poster yang dibuat oleh kubu Adang-Dani. Sejak itu tampil tema ”Jakarta untuk semua” yang ingin menampilkan citra Fauzi Bowo sebagai sosok yang bisa diterima semua kalangan. Sejumlah slogan yang diturunkan dari tema utama ini di antaranya: ”Keragaman adalah amanat bersama”, ”Berkarya dalam keragaman”, atau ”Apapun suku dan agamanya, Fauzi-Prijanto pilihannya”, dan sebagainya (Kompas, 27/07/07). Tema ”keragaman” ini agaknya ditujukan untuk dua sasaran sekaligus. Pertama, menjual dukungan partai politik kepada Fauzi-Prijanto. Partai politik dengan beragam ideologi dan kepentingan mendukung calon yang sama. Dukungan ini hanya dimungkinkan jika calon bisa diterima oleh semua kalangan. Kedua, tema ini sekaligus ingin membuat kontras dengan pasangan calon lain. Di sejumlah masyarakat, masih muncul pandangan atau kekuatiran mengenai eksklusivitas PKS. Kekuatiran itu di antaranya adalah kemenangan calon dari PKS akan memungkinkan lahirnya perda bernuansa syariat Islam, pelarangan hiburan malam dan sebagainya. Berbagai pandangan dan rumor negatif tersebut dimanfaatkan kubu Fauzi-Prijanto dengan menampilkan citra Fauzi Bowo sebagai sosok pemimpin yang menghargai keragaman dan akan menjaga Jakarta sebagai kota yang modern dan beragam.

Terlihat bahwa ’warna’ kampanye keduanya sangat kontras. Di satu sisi, kubu Adang-Dani mencoba menampilkan realitas agar masyarakat dapat memilih secara rasional, di sisi lain kubu Fauzi-Prijanto mencoba mengalihkan perhatian masyarakat dari realitas sebenarnya melalui sentimen isu-isu yang berbau emosional (suku, agama, dan lain-lain).

Sebenarnya, pilihan tema yang diusung Adang-Dani sudah tepat. Banyak warga Jakarta menilai kondisi Jakarta saat ini sangat buruk. Survei yang dilakukan oleh LSI dan sejumlah lembaga survei lainnya menunjukkan hasil adanya ketidakpuasan publik Jakarta terhadap kondisi Jakarta. Untuk kondisi ekonomi misalnya, survei yang dilakukan antara Mei-Juli 2007 menunjukkan jumlah warga yang menyatakan kondisi ekonomi di Jakarta buruk atau sangat buruk berkisar antara 55-65%.

Anehnya, meskipun sebagian besar warga Jakarta merasa tidak puas dengan kondisi Jakarta, ternyata penilaian ini tidak berhubungan secara signifikan dengan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Seharusnya, yang paling dirugikan dengan penilaian tersebut adalah Fauzi Bowo yang notabene adalah wakil gubernur DKI Jakarta. Orang akan berpikir, ”Apa saja yang dilakukannya selama menjabat? Mengapa tak ada perubahan ke arah yang lebih baik? Bagaimana dia akan memimpin ke depan jika terbukti selama ini tidak mampu memberikan hasil yang memuaskan?”. Secara teoritis, warga akan ’menghukum’ pejabat publik yang mencalonkan diri kembali dalam Pilkada. Namun, hasil survei yang dibuat LSI menunjukkan tidak adanya korelasi antara ketidakpuasan dengan pilihan. Warga yang menilai kondisi Jakarta buruk dan sangat buruk sebagian besar tetap memilih pasangan Fauzi-Prijanto. Sejumlah kalangan menilai fakta ini sebagai bentuk ketidakrasionalan pemilih. Evaluasi negatif terhadap kinerja pemerintah daerah seharusnya berimplikasi pada tidak dipilihnya calon dari pejabat pemerintah. Bila tetap dipilih berarti Pilkada DKI Jakarta tidak rasional. (http://www.lsi.or.id/riset/265/rasionalitas-dan-calon-independen-untuk-pilkada-dki-jakarta).

(Hal ini terbukti dengan pernyataan gubernur terpilih Fauzi Bowo beberapa waktu lalu bahwa banjir di Jakarta tak dapat diatasi (Koran Tempo, 17/11/07). Bagaimana mungkin seorang pemimpin menuangkan keputusasaan di hati rakyatnya? Mengapa pernyataan semacam  ini tak dilontarkan pada saat kampanye Pilkada lalu? Bukankah seorang pemimpin seharusnya bersikap solution oriented? Namun, Jakarta telah memilih).

Ada beberapa kemungkinan penyebab terjadinya gap semacam ini. Pertama, Fauzi Bowo dalam kampanyenya tidak pernah menyinggung posisinya sebagai incumbent wakil gubernur (meskipun di awal kampanye sempat sesaat menampilkan tema ’ahli’ atau ’lebih berpengalaman’ namun segera diubah ke tema ’keragaman’). Ini membuat publik tidak mengaitkan langsung Fauzi Bowo dengan berbagai persoalan yang ada di Jakarta. Kedua, posisi sebagai wakil gubernur kemungkinan juga membuat publik tidak berpandangan Fauzi Bowo sebagai ’tokoh kunci’ yang harus dipersalahkan atas kondisi Jakarta. Masyarakat lebih menyorot gubernurnya, yakni Sutiyoso. Asumsi ini diperkuat dengan hasil survei SLI menyangkut masalah banjir. Hanya 32,8% publik yang menyatakan bahwa Fauzi Bowo bisa ikut dipersalahkan (ikut bertanggung jawab) atas belum terselesaikannya masalah banjir di Jakarta.

Namun, penulis memiliki asumsi lain. Melihat hasil survei exit poll LSI pasca pencoblosan (8 Agustus 2007 N=1.367), secara demografis menunjukkan bahwa gambaran pemilih yang memilih Fauzi-Prijanto lebih berpotensi terjerat dalam perangkap emosionalitas dan tradisionalitas. Dari segi jenis kelamin misalnya. Mayoritas pemilih Fauzi-Prijanto adalah wanita (52,6%) sedangkan Adang-Dani lebih banyak dipilih laki-laki (60,8%). Sebagaimana diketahui umum, wanita cenderung lebih mudah menggunakan emosi ketimbang rasio dalam membuat keputusan. Demikian pula persentase pemeluk agama Kristen/Katolik yang memilih Fauzi-Bowo lebih besar (13,9%) daripada yang memilih Adang-Dani yang dicalonkan PKS sebagai partai bernuansa Islam (5,0%). Sebagaimana diketahui umum pula, ’perseteruan’ tradisional antara orang-orang Kristen-Islam tak dapat dinafikan begitu saja, sehingga sentimen agama ini pun ikut berpengaruh pada pertimbangan keputusan pemilih emosional. Sedangkan pemilih Hindu (yang cenderung lebih ’damai’ pada Islam) mayoritas memilih Adang-Dani (0,5%) daripada Fauzi-Prijanto (0,3%).

Dari segi usia pemilih, meskipun di semua rentang usia lebih banyak memilih Fauzi-Prijanto, namun, persentase terbanyak ditunjukkan usia 40-49 tahun dan 50 tahun ke atas. Hanya 30,1% usia 40-49 tahun dan 37,4% usia >50 yang memilih Adang-Dani, sedangkan usia muda (terutama usia ’sangat rasional’ dan produktif 20-29 tahun) persentase yang memilih Adang-Dani (41,0%-47,8%) nyaris menyamai persentase Fauzi-Bowo. Pertimbangan ’emosional’ pemilih berusia tua cenderung lebih didasarkan pada hal-hal yang berbau mistis dan tradisional, atau setidaknya pada pertimbangan ’safety’ yang irasional, misalnya: yang lama sudah teruji, yang baru belum tentu mampu, lebih baik ’cari aman’ saja, pilih yang sudah berpengalaman. Kalaupun fakta menunjukkan ’yang lama terbukti tidak berhasil’, pembenaran irasional kerap dimunculkan sebagaimana mindset pejabat orde baru misalnya: waktu lima tahun tidak cukup untuk menuntaskan program, karena itu dibutuhkan lima tahun ke depan lagi, karena itu, beri kesempatan lagi.

Dari segi pendidikan pun terlihat jelas. Pemilih berpendidikan SLTA ke bawah atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan bangku sekolah, mayoritas memilih Fauzi-Prijanto (58,4%-68,0%). Sebaliknya, pemilih yang pernah kuliah atau berpendidikan tinggi mayoritas memilih Adang-Dani (51,8%).

Para pemilih yang ’patuh’ partai juga dapat diasumsikan lebih emosional-tradisional. Demikian pula yang memilih berdasarkan pertimbangan latar kesukuan calon. Hal ini terlihat dari persentase yang sangat tinggi pemilih bersuku Betawi yang memilih Fauzi-Prijanto (62,8%). Sebagaimana diketahui, dalam kampanye-kampanyenya, Fauzi Bowo tak lupa mendeklarasikan latar kesukuannya sebagai ’putra Betawi asli’.

Yang menarik, meskipun Adang Darajatun (dari namanya saja dapat terbaca) berasal dari Sunda, mayoritas pemilihnya adalah bersuku Jawa dan menjadi peyumbang suara dengan persentase yang cukup signifikan hingga nyaris menyamai persentase jumlah pemilih Fauzi-Prijanto (padahal nama Prijanto yang kejawaan ’sangat menjual’), yakni 46,3%:53,7%. Mengapa menarik? Karena sebagaimana dimafhumi banyak orang, antara Jawa dan Sunda tak pernah akur, ada semacam permusuhan historis dan tradisional semenjak terjadinya perang Bubat. Sehingga, cukup mengejutkan dalam Pilkada DKI pemilih Jawa menjadi penyumbang terbesar suara Adang-Dani. Jika didasarkan pertimbangan emosional, tentu tak satu pun pemilih Jawa yang akan memilih Adang. Hal ini sekali lagi menegaskan bahwa pemilih Adang-Dani ditengarai lebih banyak mendasarkan pilihannya pada pertimbangan rasionalitas ketimbang emosionalitas. Tema-tema kampanye yang rasional, latar demografis pemilih yang rasional, menjadikan pemilih Adang-Dani yang digawangi PKS memiliki potensi besar ke depan untuk berkembang sebagai evangelist yang membawa misi pendidikan politik modern. Atau, ini karena Jakarta?

 

Ini Jakarta, Bang!

Pilkada DKI 2007 lalu menyisakan pelajaran berharga. Selain hanya menyisakan dua pasangan calon, sehingga pilihan dan rujukan terpolarisasi pada kedua calon tersebut, Pilkada DKI juga memberikan gambaran mengenai perilaku pemilih metropolitan di sebuah negara berkembang. Meskipun warna emosional-tradisional masih membayangi kemenangan Fauzi-Prijanto, namun, dengan kekalahan tipis Adang-Dani yang ’berwarna rasional’ menunjukkan bahwa pemilih di ibukota berbeda dengan pemilih di daerah-daerah lain. Di kota metropolitan seperti Jakarta, akses informasi lebih terbuka luas dan lebih mudah sehingga setidaknya dapat memberikan cukup ’latihan otak’ bagi warganya sehari-hari. Persaingan hidup yang ketat dan kesadaran hukum yang cenderung lebih baik, membuat warga metropolitan cenderung lebih berani dan kritis menyuarakan pendapatnya. Sehingga, dalam pemilihan pemimpin atau wakil rakyat pun ’keberanian’ ini terakomodasikan pada pilihan mereka yang cenderung lebih rasional. Dan lambat-laun, konsiderasi-konsiderasi emosional akan terkikis dengan semakin meningkatnya pendidikan, ekonomi dan perubahan zaman yang mengarah pada digital dan cyber life ke depan.

Sebuah pelajaran penting bagi para kandidat-kandidat pemimpin masa depan. Bahwa sudah saatnya kampanye dan strategi komunikasi pemasaran politik didasarkan pada pesan-pesan yang lebih rasional dan realistis dengan menampilkan isu-isu cerdas yang memberdayakan. Tidak lagi sekadar mengandalkan slogan-slogan dan rumor sentimental dan irasional.

 

 

Referensi Pustaka :

 

  1. Kajian Bulanan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Edisi 04-Agustus 2007.
  2. Marketing Politik oleh Firmanzah, Ph.D, penerbit Obor Indonesia, Jakarta: 2007.
  3. Materi kuliah “Political Marketing” Program Pascasarjana Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana oleh Dr. Yusuf Hamdan.
  4. According to Kotler oleh Philip Kotler, penerjemah: Herman Sudrajat, penerbit BIP, Jakarta: 2005.
  5. Artikel Harian Bisnis Indonesia, 9 September 2007, berjudul: Common Enemy.
  6. Harian Kompas, 27 Juli 2007
  7. Koran Tempo, 17 November 2007
  8. Website: www.lsi.co.id

 

Leave a comment »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.