Archive for Komunikasi Sosial

Wijaya, B. S. (2014). ‘Menonton Indonesia di Remang Kabut Euforia Reformasi’, JURNAL DESAIN [Indonesian Journal of Visual Communication Design], 1 (2), p.142-161

Jurnal DesainMenonton Indonesia di Remang Kabut Euforia Reformasi: Telaah Buku Budaya Populer di Indonesia, Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru

 (Watching Indonesia in the Dim Mists of Reform Euphoria: a Book Review of ‘Popular Culture in Indonesia, Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics’)

Bambang Sukma Wijaya

 Abstract:  If in the New Order era, the political dynamics in the production and consumption of pop cultures was caught in the polarity between those for, and those against, the status quo centred at the official ideology of (that ‘recognized’ by) the governmental regime which was a combination of Javanism, secularism, militarism, paternalism, developmentalism and indigenism, then in the post-New Order or the Reform era, feud of the identity politics intertwined in between: (a) local sentiment and national authority; (b) syncretic Javanism and new Islam piety; (c) patriarchy and the women’s movement; (d) lower and upper-class cultural tastes; and (e) digital divide and empowerment. This paper examines interesting articles on the development of pop cultures in the post-New Order Indonesia were compiled and edited by Ariel Heryanto in his book entitled “Popular Culture in Indonesia, Fluid Identities in Post-Authoritarian Politics“. Not only examining them through reframing the phenomenon and the study of popular cultures in the post-New Order Indonesia to be more contextual, here I also tried to analyze and criticize each important article in order to open a wider horizon in viewing the phenomenon exists and serve as a reference for subsequent researchers.

Keywords: popular culture, post-New Order era, the reform euphoria

Abstrak: Jika pada masa Orde Baru, dinamika politik dalam produksi dan konsumsi budaya pop terjebak dalam pertentangan antara kubu yang menerima dan kubu yang melawan status quo yang berpusat pada ideologi resmi yang ‘diakui’ rezim pemerintahan yakni kombinasi Kejawen, sekularisme, militerisme, bapakisme dan Pembangunanisme serta kepribumian, maka pada masa pasca-Orde Baru atau Reformasi perseteruan politik identitas berkelindan di antara: (a) semangat kedaerahan dan kewenangan nasional, (b) sinkretisme Jawa dan meningkatnya kesalehan baru Islam, (c) patriarki dan gerakan perempuan, (d) selera budaya tinggi dan rendah, dan (e) kesenjangan dan pemberdayaan teknologi. Tulisan ini menelaah artikel-artikel menarik mengenai perkembangan budaya pop di Indonesia pasca Orde Baru yang dirangkum dan dieditori oleh Ariel Heryanto dalam bukunya berjudul “Budaya Populer di Indonesia, Mencairnya Identitas Pasca-Orde Baru”. Tidak hanya menelaah melalui pembingkaian ulang fenomena dan kajian budaya populer di Indonesia pasca Orde Baru agar lebih kontekstual, di sini saya juga berusaha menganalisis dan mengritisi setiap artikel agar membuka horizon lebih luas dalam melihat fenomena yang ada dan menjadi referensi bagi periset selanjutnya.

Katakunci: budaya populer, pasca Orde Baru, euforia Reformasi

See full-text here: Watching Indonesia in the Dim Mists of Reform Euphoria

Leave a comment »

PENGUMUMAN (Announcement)

PERINGATAN (WARNING)

Berhubung beberapa kali saya temukan artikel di blog-blog dan media lain yang mengutip bahkan meng-copy paste artikel-artikel saya yang ada di blog ini, mohon dengan sangat agar JUJUR dan BERTANGGUNGJAWAB dengan mencantumkan nama penulis artikel, judul dan nama  jurnal/ buku/ webblog ini sebagai sumber referensi, pada daftar pustaka Anda atau di endnote/daftar kutipan sebagaimana layaknya standar penulisan ilmiah (akademik). Jika Anda menerbitkannya dalam blog, maka tuliskan dengan jelas sumbernya, tautan blog ini http://www.komunikasiana.com atau langsung ke nama penulis, judul dan jurnal yang tercantum pada artikelnya.

Tindakan mengutip apalagi meng-copy paste tanpa mencantumkan sumber rujukan sangat DIHARAMKAN dalam dunia ilmiah dan termasuk salah satu bentuk KORUPSI KOMUNIKASI.

Terimakasih atas pengertian dan kerjasama Anda.

Selamat berkarya!

(Since I often found articles on several blogs and other media are quoting even copy-pasting my articles from this blog, therefore I implore you to be HONEST and RESPONSIBLE by mentioning the author’s name of article, title and name of the journal / book/ this webblog  as a reference source, in your bibliography or endnotes / citations list as appropriate standards of scientific writing (academic). If you publish it in a blog, then write down clearly the source, this blog link http://www.komunikasiana.com –or directly quoting the author’s name, title and journal name of the article.

Action of citing especially of copy-pasting without including the reference source is extremely FORBIDDEN in the scientific and professional world, and is one form of CORRUPTION OF COMMUNICATION.

Thank you for your understanding and cooperation. )

Leave a comment »

Wijaya, B. S. (2013). ‘Korupsi Komunikasi dalam Dimensi Pesan, Media, Konteks, Perilaku: Proposisi Teoretis untuk Inspirasi Riset’, Journal Communication Spectrum, 3 (1), p.

Korupsi Komunikasi dalam Dimensi Pesan, Media, Konteks dan Perilaku: Proposisi Teoretis untuk Inspirasi Riset

(The Corruption of Communications in the Message, Media, Context and Behavioral Dimensions)

 Bambang Sukma Wijaya

Abstrak: Dalam komunikasi, hak publik atau khalayak adalah menerima pesan yang disampaikan komunikator secara utuh sesuai fakta, baik fakta normatif maupun fakta kontemplatif yang mengacu pada kaidah kebenaran berdasarkan hati nurani dan tanggung jawab moral. Korupsi komunikasi adalah perbuatan atau peristiwa dalam proses komunikasi yang mengurangi hak publik atau khalayak dalam menerima pesan secara utuh dan benar sesuai fakta, baik fakta normatif maupun fakta kontemplatif dengan memanfaatkan kekuasaan, kekuatan atau kewenangan yang dimiliki. Tulisan ini memaparkan dan membahas berbagai dimensi koruptivitas komunikasi, baik dari dimensi pesan, media, konteks dan perilaku yang kerap dijumpai di berbagai lingkup aktivitas komunikasi seperti komunikasi politik, komunikasi pendidikan, komunikasi pemasaran, komunikasi korporat, komunikasi media massa, bahkan dalam lingkup komunikasi antarpribadi. Untuk menggambarkan tinggi-rendahnya tingkat koruptivitas suatu komunikasi, maka penulis menawarkan sebuah rumus Koruptivitas Komunikasi yang terdiri dari unsur-unsur N (communication Needs) plus P (Power) pangkat O (Opportunity) kurang Ar (Audience right) yang dikalikan dengan Cs (Conscience) plus R (moral Responsibility).

Kata Kunci: Korupsi Komunikasi, komunikasi persuasif, komunikasi pencitraan, manajemen kesan (impression management), pencucian kesan (impression laundering)

See the full-text paper here:

Leave a comment »

MOHON MAAF

Berhubung banyaknya comment yang masuk, dan terbatasnya waktu luang saya, dengan ini saya mohon maaf kepada teman-teman yang telah mengirimkan comment namun belum sempat saya jawab.

Saya melihat ada lebih dari seratus comment yang masih ke-pending, menunggu response, sebagian besar berupa pertanyaan-pertanyaan seputar metode penelitian, teori-teori, dan komentar artikel lainya.

Dengan segala keterbatasan saya, saya akan coba menjawab semuanya, tapi tidak bisa sekaligus dalam waktu bersamaan. Karena itu saya minta kesabaran teman-teman.

Kadang pertanyaan yang diajukan sebenarnya sudah ada jawabannya (karena topik dan inti pertanyaannya mirip), baik dalam bentuk artikel di kategori lain dalam blog ini, maupun dalam bentuk jawaban-jawaban penanya lain yang sudah saya posting. Karena itu mohon teman-teman mengecek juga artikel-artikel di kategori lain dan/ atau jawaban-jawaban yang sudah saya berikan untuk penanya lain dalam blog ini.

Atas pengertian dan kerjasamanya, tak lupa saya ucapkan terima kasih. Semoga blog ini bermanfaat dan membantu mencerahkan wawasan kita tentang fenomena dan ilmu komunikasi.

salam hangat,

BSW

Leave a comment »

Fatwa yang Tidak Komunikatif (Cakram Magz, Edisi Khusus Maret 2008)

Fatwa yang Tidak Komunikatif

Oleh: Bambang Sukma Wijaya

Beberapa waktu lalu, sebuah stasiun televisi menayangkan acara talkshow debat publik yang menghadirkan pihak MUI dan Ahmadiyah. Tayangan ini sangat menarik, karena selama ini MUI dan Ahmadiyah jarang bertemu dan berkomunikasi (setidaknya di hadapan publik). Hawa pertentangan mereka lebih banyak terejawantah dalam bentuk pemberitaan yang sensasional terutama berkaitan dengan aksi-aksi anarkis massa yang disinyalir (konon) terkait dengan fatwa MUI.Namun, sangat disayangkan bahwa debat tersebut cenderung diwarnai nuansa ‘emosional’ alih-alih argumentasi yang rasional dan jernih agar mudah dipahami dan diterima oleh publik mana saja, baik dari kaum muslim mainstream maupun dari komunitas Ahmadiyah.

Perdebatan itu juga tidak memberikan pencerahan dan pemecahan masalah. Keduanya, baik MUI maupun Ahmadiyah sama-sama bersikeras dengan pandangan masing-masing bahkan cenderung ‘memaksakan’ pandangan dan penafsirannya.Tak heran, apa yang kita saksikan kemudian hanyalah sebuah ‘sinetron bersambung’ pertentangan MUI-Ahmadiyah yang berujung pada ‘sikap mengalah’ Ahmadiyah dalam bentuk 12 butir pernyataan resmi yang diserahkan ke Kejaksaan. Namun, ini pun belum tamat. Masih ada pengawasan dan evaluasi yang dilakukan Departemen Agama dan MUI terhadap implementasi 12 butir tersebut. Sehingga, bukan tidak mungkin, episode baru ‘sinetron bersambung’ ini akan berlanjut di season berikutnya. Sebuah ‘tayangan’ yang cukup melelahkan bagi umat pendamba perdamaian.

Reformasi Paradigma

Adalah tugas MUI melahirkan fatwa-fatwa yang akan menuntun dan membantu umat untuk menemukan mana yang benar dan mana yang salah. ‘Membantu’ berarti hanya sebagai alat. Bukan senjata utama. Setiap manusia dibekali akal pikiran dan kebebasan untuk memahami sumber-sumber ilmu yang tersedia, termasuk dari ‘induk’ ilmu Islam, yakni Qur’an dan Hadist. Bukan rahasia lagi, bahkan di kalangan para ulama dan ahli-ahli agama sekalipun sering terjadi perbedaan penafsiran. Setiap orang dapat mengklaim dirinya paling benar, dan ini adalah sifat khas ego manusia. Setiap orang juga bebas menggali acuan kebenaran asal teruji dan terbukti kesahihannya. Namun, tidak semua orang bisa memberikan argumen yang tepat dan indah atas klaim-klaim kebenaran dan sumbernya sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak. Kemampuan berkomunikasi yang baik memang dibutuhkan. Sehingga, publik tidak hanya ‘dipaksa’ menerima hasil penafsiran tersebut, tetapi juga dapat memahami dengan jernih dan masuk akal. Pemahaman yang baik akan melahirkan kepatuhan yang ikhlas dan konstruktif.

Karena itu, sebagai penafsir kebenaran dalam menetapkan aturan dan tuntunan, beberapa hal penting kiranya perlu mendapat pertimbangan MUI. Pertama, terkait dengan fenomena tindakan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah pasca keluarnya fatwa MUI, apakah tidak sebaiknya MUI mengeluarkan fatwa tambahan yang bersifat melindungi? Misalnya, haram hukumnya merusak barang-barang, harta benda serta menganiaya warga Ahmadiyah, meskipun ajaran dan paham yang dianutnya difatwa sesat. Hal ini didasarkan ajaran bahwa Islam tidak membenarkan perusakan apapun di muka bumi, dan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Rasulullah pun banyak memberikan contoh-contoh indah tentang kasih sayang dan penghargaan kemanusiaan bahkan terhadap orang kafir sekalipun. Bagaimana mungkin, orang-orang beratribut Islam yang mendasarkan alasannya pada fatwa ulama dapat leluasa melakukan perusakan dan penganiayaan terhadap makhluk ciptaan Allah? Tentu ada yang keliru dengan sistem pembinaan terhadap pemahaman umat.

Maka dengan dikeluarkannya fatwa tambahan yang bersifat melindungi, diharapkan ekses-ekses negatif atas penafsiran fatwa sesat dapat dihindari. Fatwa tersebut juga menutup pintu bagi kelompok-kelompok militan yang cenderung lebih menggunakan emosi dan sentimen kepentingan daripada rasio.

Kedua, apakah tidak sebaiknya MUI melakukan reformasi paradigma? Jika selama ini MUI hanya berkutat pada pendekatan-pendekatan normatif dalam mengeluarkan fatwa, maka saatnya MUI pun mempertimbangkan pendekatan komunikatif. Di zaman yang terus berubah dan terbuka di mana akses informasi begitu cepat, tak ada jalan lain kecuali menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut. MUI tidak hanya harus memahami hukum-hukum dan ilmu keagamaan, tetapi juga harus memperkaya diri dengan ilmu dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Sehingga, fatwa-fatwa yang dikeluarkan memiliki resistensi rendah serta tidak menimbulkan ekses pemahaman negatif. Fatwa yang komunikatif adalah fatwa yang diiringi penjelasan-penjelasan logis, sederhana dan acceptable.

MUI tidak perlu berlindung di balik kesakralan dan keekslusifan hak lembaga kealiman dan kepakarannya. Karena zaman sekarang, paradigma eksklusivitasi ilmu yang jaim dan hanya senang berleha-leha di menara gading demi ‘kehormatan’ lembaga telah ditinggalkan jauh.Yang ‘laku’ adalah paradigma populis di mana ilmu dan lembaga keilmuan mencair dalam kehidupan masyarakat, produk-produk keilmuannya mudah dipahami dan diterima, serta tentu saja memberi banyak manfaat karena applicable.

 

Ulama Berhati Umat

MUI, sebagai kumpulan para ulama, seharusnya pula lebih dekat dengan umat. Perubahan paradigma sebagaimanayang dikemukakan di atas, diharapkan mampu mengembalikan citra MUI sebagai lembaga penuntun umat yang kredibel. Karena bukan rahasia lagi, citra MUI belakangan ini sangat merosot, baik disebabkan oleh fatwa-fatwanya yang kontroversial (baca: tidak komunikatif) maupun oleh pencitraan media atas sikap-sikap MUI yang represif, kaku dan, sekali lagi, kurang komunikatif.

Dalam tataran komunikasi, berbagai pendekatan sebetulnya dapat dilakukan MUI, misalnya sosialisasi fatwa melalui diskusi-diskusi publik sebelum fatwa ditelurkan. Bukankah ahli-ahli agama Islam dan ilmu lain yang terkait tidak semuanya terwakili di MUI? Di samping menularkan pemahaman yang baik, sosialisasi ini juga dapat menyerap masukan-masukan yang inspiratif sehingga fatwa yang ditelurkan lebih berkualitas dan aspiratif tanpa mengabaikan prinsip dan hukum-hukum positif keagamaan.

Cara-cara pemanfaatan alat kekuasaan demi memaksakan pemikiran dan penerapan fatwa sebaiknya dihindari. Demikian pula keberpihakan terhadap kelompok dan kepentingan tertentu harus disterilkan. Sebab MUI adalah lembaga independen, semata-mata menyandarkan perannya hanya kepada kepentingan umat secara keseluruhan. Karena itu, penting bagi MUI untuk mempertimbangkan penggunaan strategi public relation terpadu yang simpatik, cerdas, merakyat, tulus, jujur, bersih dan terbuka.

Jutaan umat Islam Tanah Air tentu masih dan akan selalu membutuhkan peran MUI. Yang diharapkan hanyalah perubahan paradigma sehingga fatwa-fatwa yang ditelurkan tidak hanya normatif, tetapi juga komunikatif. Kepentingan kemanusiaan dan penghargaan terhadap fitrah kemanusiaan sebaiknya dimasukkan dalam pertimbangan MUI setiap kali menelurkan fatwa. Sehingga, citra MUI sebagai lembaga yang kredibel tetap mekar di hati umat.

Bambang Sukma Wijaya, pemerhati Komunikasi Sosial

 

Comments (3) »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.